Efektifkah Dana Rp200 Juta per RW di DKI yang Dijanjikan Ridwan Kamil?

Jakarta — Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono berjanji menggelontorkan anggaran Rp100 juta-Rp200 juta per rukun warga (RW) per tahun bila mereka terpilih di Pilgub DKI 2024.
Dana tersebut digelontorkan agar setiap RW bisa mendesain sendiri masa depan Jakarta sesuai versi mereka.
“Salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp100 sampai Rp200 juta,” kata Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Jumat (6/9).
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku telah menerapkan hal tersebut kala menjabat gubernur Jawa Barat. Menurutnya, pemberian uang ke RW itu membuat masyarakat meningkatkan keturutsertaan mereka dalam memikirkan daerahnya.
Melansir data dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada 2024 ini memiliki 1.367 RW.
Jika setiap RW menerima alokasi dana Rp100 juta, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp136,7 miliar. Namun, jika alokasi dana dinaikkan menjadi Rp200 juta per RW, total anggaran yang diperlukan akan melonjak hingga Rp273,4 miliar.
Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Fahlino Sjuib menyampaikan alokasi dana ini tidak akan dibagi secara merata kepada seluruh RW di Jakarta.
Ia menyebut anggaran yang diberikan ke setiap RW akan melihat terlebih dahulu wilayahnya sebelum ditinjau lebih lanjut oleh pemerintah daerah (pemda).
“Tidak semua RW dapat alokasi yang sama. Nanti akan disesuaikan karena tiap RW memiliki penduduk dengan status sosial-ekonomi yang berbeda-beda,” ucap Fahlino dalam keterangannya, Rabu (11/9).
Fahlino menekankan program ini memiliki multiplier effect yang positif terhadap kehidupan warga. Ia mengatakan program itu akan membuat warga semakin berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya.
“Karena setiap warga dituntut berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan dana untuk membiayai program pembangunan yang telah disepakati,” ucap dia.
Lantas apakah anggaran hingga Rp200 juta yang akan diberikan RK kepada tiap RW di DKI Jakarta bisa efektif?
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal melihat potensi program satu RW Rp200 juta yang ditawarkan pasangan RIDO serupa dengan program bantuan dana desa oleh pemerintah.
Meski dengan cakupan dan anggaran yang lebih kecil dari dana desa, Faisal melihat kedua program tersebut memiliki potensi yang sama.
Menurut Faisal, seluruh catatan dari dana desa yang relevan perlu dipantau oleh RIDO jika program ini akan dilaksanakan kelak, mulai dari sisi pengawasan hingga efektivitas dari penggunaan dana.
“Bagaimana kalau tadi ingin mengembangkan potensi, sebetulnya menurut saya juga tidak melulu semuanya bottom-up. Karena kadang-kadang masyarakat juga perlu dikasih rambu-rambu,” jelas Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/10).
Faisal menyebut potensi peruntukan dari anggaran dana perlu dilihat secara fleksibel. Menurutnya, hal tersebut tak akan sesulit pelaksanaan dana desa karena DKI Jakarta yang lebih homogen dibandingkan seluruh Indonesia.
Selain itu, ia menilai dari sisi kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam program ini semestinya juga lebih bagus dalam menelurkan satu program pengembangan potensi dibandingkan desa untuk seluruh Indonesia yang kesenjangannya lebih lebar.
“Jadi memang iya, bisa berpotensi untuk mendorong pengembangan potensi dari masing-masing RW. Tapi itu tadi, diberi ada rambu-rambu yang jelas secara umum, bukan apa saja asal dipakai,” imbuhnya lebih lanjut.
Selain itu, Faisal menilai perlu ada sistem pengawasan yang ketat. Ia khawatir program tersebut malah jadi bancakan atau alat untuk mengambil keuntungan pribadi bagi elit kelompok tertentu.
Dalam sistem pengawasan tersebut, kata dia, diperlukan di antaranya monitoring dan evaluasi dengan melibatkan komponen masyarakat madani hingga tokoh lokal.
“Dan juga perkumpulan entah ibu-ibu PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), setempat, atau pengajian untuk ikut memantau bagaimana efektivitas daripada program-program yang dikembangkan dengan menggunakan dana pengembangan potensi Rp200 juta per RW ini,” jelas Faisal.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pemberian dana Rp200 juta per RW masih mencukupi jika melihat kemampuan APBD Jakarta.
Namun, menurutnya, yang perlu dipertanyakan apakah memang program itulah yang diperlukan bagi masyarakat ibu kota. Ia bertanya-tanya bukankah masih ada program prioritas lainnya yang perlu lebih difokuskan.
“Kan masih ada permasalahan yang lebih urgent seperti kemacetan yang saya rasa manfaatnya lebih dirasakan oleh banyak orang. Maka mencari program prioritas merupakan langkah penting,” imbuh Nailul.
Senada dengan Faisal, ia mengingatkan penggunaan dana tersebut perlu dicermati apakah pencatatan keuangan bisa transparan atau dana tersebut hanya jadi bancakan oknum dari RW di Jakarta.
“Saya yakin dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Malah jadi kontradiktif dengan tujuan pembangunan,” tutur dia.
Sumber Berita :